Menurut Ketua Umum KAMI, Marlo, praktik mafia BBM telah merugikan masyarakat dan menodai citra Polri. "Polri harus melindungi kepentingan rakyat, bukan membiarkan mafia BBM merugikan masyarakat," tegas Marlo.
KAMI menilai bahwa kasus mafia BBM di Toraja Utara merupakan contoh kesewenang-wenangan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, KAMI mendesak Kapolda dan Kapolri untuk menindak tegas oknum yang terlibat dan meminta agar aparat yang ikut dalam praktik melindungi dan memelihara mafia BBM di Polres Toraja Utara diperiksa dan dicopot dari jabatannya.
KAMI juga menghimbau kepada masyarakat untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan mendesak pihak berwenang untuk menindak tegas pelaku mafia BBM.
Marlo menegaskan bahwa KAMI akan terus memantau perkembangan kasus ini dan tidak akan berhenti sampai pelaku mafia BBM diadili dan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
KAMI juga mendesak pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan yang transparan dan akuntabel dalam menangani kasus mafia BBM di Toraja Utara.
Dalam kesempatan ini, KAMI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses penanganan kasus mafia BBM di Toraja Utara.
KAMI berharap bahwa dengan penanganan yang tegas dan transparan, kasus mafia BBM di Toraja Utara dapat segera diatasi dan masyarakat dapat merasakan keadilan.
Dengan demikian, KAMI berharap bahwa kegiatan unjuk rasa yang akan dilakukan pada Senin, 10 Maret 2025, dapat menjadi momentum bagi pihak berwenang untuk menindak tegas pelaku mafia BBM dan memulihkan keadilan bagi masyarakat.